Resensi Buku - Nosajeong : Rahasia Kebangkitan dan Percepatan Demokrasi Korea

Oleh

Nurdiyani Ali 

Nosajeong : Rahasia Kebangkitan dan Percepatan Demokrasi Korea 
Tulus Warsito
Tahun Terbit : 2007
Penerbit : Pilar Media(Anggota IKAPI)
Halaman : 376 Hlm

Tulus Warsito, lahir di Sragen tanggal 10 Oktober 1953. Gelar Doktor Ilmu Politik (S3) di peroleh dari Pascasarjana UGM, dengan predikat Cum Laude. Tahun 1989-sekarang, bergabung dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 1996-2001, menjadi Dekan Fisipol dan Kepala Sinologi Center, UMY. Sejak tahun 2003, penulis di percaya menjadi Anggota Dewan Kebudayaan DIY (hingga tahun 2008), juga pernah memimpin Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) IX dan X. Artikel Politik dan kebudayaan banyak dimuat di berbagai media (lokal maupun nasional). Buku-buku yang sudah terbit; Teori-teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan keterbatasannya (bigraf 1997), Pembangunan Politik, Refleksi Kritis Atas Krisis (Bigraf 1998), dan Diplomasi Kebudayaan (Ombak 2007).

Dalam buku Nosajeong, Tulus Warsito mengisahkan suatu rahasia kebangkitan dan percepatan demokrasi Korea dan mengkaitkannya dengan memperoleh informasi mengenai pengorganisasian kepentingan buruh di Korea Selatan. Bagi masyarakat di negara-negara yang baru merdeka, perubahan sosial, ekonomi dan politik pasca penjajahan merupakan peluang yang tidak bisa dihindarkan karena setiap negara baru menghadapi pilihan-pilihan yang hampir sama. Kemerdekaan seolah membuka semua kemungkinan untuk terjadinya perubahan dan tidak hanya karena didorong oleh perubahan geopolitik pasca peran dunia, melainkan juga karena munculnya sejumlah peluang dan persoalan internal masing-masing negara yang baru dan khas. Hal ini sangat menarik untuk dicermati karena tiap negara bangsa mempunyai peluang yang kira-kira sama, tetapi piihan-pilihan yang diambil sangat mungkin berbeda, sehingga dapat memunculkan akibat yang berbeda. Salah satu hal yang menarik mengenai pengalaman korea selatan adalah pilihan strategi yang ditetapkan para pemimpinnya ketika negara itu pada dasawarsa 1950-an sedang mempersiapakan landasan bagi pembangunan ekonominya. Yaitu, strategi pemerataan akses ke sumberdaya produktif paling dasar, yaitu: lahan pertanian dan sumberdaya manusiawi. Bersama-sama dengan Taiwan, Korea selatan adalah salah satu dari sedikit negara baru merdeka yang pada waktu itu mengutamakan dua kebijakan strategi: land reform dan pendidikan semesta.

Krisis adalah suatu istilah atau peristiwa yang sangat ditakuti. Krisis menyebabkan suatu kesengsaraan dan tidakadilan dan krisis bisa juga menjadikan penyebab utama dalam kemiskinan dan ketidakstabilan dalam perekonomian terhadap masyarakat yang berada di negara lain dan terutama di korea selatan. Krisis moneter 1997 dipilih sebagai batas waktu karena hal tersebut merupakan fenomena yang sangat monumental di kawasan Asia, bahkan secara global, sehingga menjadi menarik untuk dipakai sebagai ukuran perubahan waktu. Secara subtansial, krisis moneter 1997 menjadi variabel antara dari suatu rangkaian peristiwa yang disebut sebagai demokratisasi. Lebih dari tiga dasawarsa Republik Korea (RK) berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi mengagumkan. Terhitung sejak awal tahun 1960-an, negara tersebut secara rata-rata memperoleh pertumbuhan 10% tiap tahunnya. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah korea selatan untuk, mengakhiri kemelut perekonomian warisan masa lalu. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, misalnya, rezim Presiden Park selalu memberikan jaminan atas pinjaman internasional yang diperoleh perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan. Untuk memperbaiki penampilan ekonominya, pemerintah Korea Selatan berusaha merubah struktur ekonomi nasional melalui reformasi regulasi di parlemen. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengonsolidasikan pengawasan bank-bank komersial dan dagang dalam rangka meningkatkan otonomi Bank Sentral Korea. Korea Selatan sedang berada pada masa transisi dari ekonomi-negara menuju ke orientasi pasar, dan dari pemerintahan diktator menuju kesuatu sistem yang lebih demokratis. Pada saat transisi seperti itu, pemerintah dan sektor usaha memerlukan waktu untuk mengimplementasikan perubahan struktural. Hingga awal tahun 1990-an, pasar keuangan Korea Selatan merupakan lembaga yang paling ketat dan mandiri dibandingkan pasar modal lain di dunia. Keputusan-keputusan mengenai perkreditan yang dapat dilakukan oleh bank-bank komersial selalu didominasi oleh kebijakan pemerintah yang bertumpu pada investasi perubahan besar yang berorientasi ekspor. Warga negara Korea tidak diperbolehkan sesukanya meminjam di pasar internasional dan warga negara asing dibatasi kemampuan membeli dan memiliki asset pribumi.

Demokratisasi menyangkut penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam praktek melalui aturan atau prosedur yang khusus dan rinci. Demokratisasi menganjurkan gradasi. Ada beberapa perbedaan tingkat kesulitan pada masing-masing tahapan dalam jenis-jenis transisi. Demokratisasi meliputi demokrasi politik (prosedural) lebih dahulu, dan demokrasi sosial dan ekonomi kemudian. Dalam formasi demokrasi politik (prosedural), meliberalisasi kompetisi partai politik dan pemilu. Kalau ada hambatan dalam melarang persaingan yang adil dan pilihan yang bebas, seperti misalnya larangan terhadap partai politik tertentu atau ideology tertentu, mengarahkan konstituens dan lain sebagainya, maka demokrasi politik tersebut dianggap gagal, atau tidak sepenuhnya berjalan. Roh pernah melakukan kudeta militer tahun 1980 bersama dengan Chun Doo Hwan yang kemudian menjadi Presiden setelah kudeta tersebut. Roh mengumumkan deklarasi 29 Juni 1987 tersebut dalam rangka merespon ledakan protes dari masyarakat sipil yang menentang rejim otoriter Chuu Doo Hwan. Suatu bagian tahap liberalisasi di mulai pada era pemerintahan Presiden Roh. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Kim Young Sam, presiden terpilih dari asli sipil yang pertama sejak tahun 1961. Selama pemerintahan Presiden Kim Young Sam dan kemudian Kim Dae Jung liberalisasi dan demokrasi politik (atau demokrasi prosedural) mencatat kemajuan yang pesat. Kim Dae Jung merupakan tokoh oposisi pertama yang terpilih sebagai presiden. Terjadinya krisis finansial membantu transfer kekuasaan dari partai yang berkuasa kepada partai oposisi. Hal tersebut menunjukkan terjadinya kompetisi dan seleksi politik yang benar-benar bebas dalam perpolitikan dikorea selatan yang dimulai dari kemenangan Kim Dae Jung. 

Pemerintah Presiden Kim Dae Jung dilantik ditengah suasana kekacauan ekonomi akibat krisis IMF. Beberapa perubahan berskala besar bangkrut dan direstrukturisasi, yang kemudian berakibat pada gelombang pemutusan hubungan kerja dan bipolarisasi pendapat antara kaya dan miskin. Untuk mengatasi krisis ini, pada saat pelantikannya sebagai presiden, visi politik di lancarkan Dae Jung adalah untuk menyajajarkan pembangunan demokrasi dengan ekonomi pasar, dan kemudian diikuti oleh kebijakan kesejahteraan produktif dua tahun kemudian. sejak awal harus di tegaskan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial rejim Dae Jung bukanlah neoliberal. Untuk itu perlu dijelaskan lebih dulu mengenai ciri-ciri pendekatan neoliberal beserta model-modelnya. Pada dasarnya, noliberal lebih suka kesejahteraan untuk pasar dari pada untuk Negara. 

Menurut saya krisis yang di alami oleh korea selatan sangat menghawatirkan pada masa 1950-an tetapi sekarang Korea Selatan mengalami perubahan ekonomi yang meningkat tinggi, karena seperti kita ketahui bahwa Korea Selatan masyarakatnya hampir sebagian besar memiliki penghasilan dan memiliki pekerjaan, pemerintahnya sudah membuka lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya. 

Buku Nosajeong rahasia kebangkitan dan percepatan demokrasi korea lebih menjelaskan krisis ekonomi pada tahun 1950-1970an. Pada bagian bab kesimpulan itu lebih jelas diketahui penderitaan krisis ekonomi yang sedang di alami oleh korea selatan pada masa lalunya dan dapat lebih jelas di pahami dengan rinci. Akan tetapi pada buku ini tidak memiliki gambar situasi kejadian krisis ekonomi yang dialami korea selatan, buku ini juga lebih menujukkan diagram tingkat eknomi setiap tahunnya.

***