Demokrasi: Dimensi Ekonomi dan Kontribusi Studi Politik Pemerintahan

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar 

1. Prof. Dr. Boediono. Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia  
2. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. Rekonsilidasi Reformasi Indonesia: Kontribusi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Menopang Demokrasi dan Pemerintahan Efektif

------------------

Kedua pidato tersebut membicarakan perihal sejauhmana reformasi di Indonesia berjalan dan apa yang telah diperoleh dari peralihan rezim di Indonesia. Namun memiliki cara pelacakan yang berbeda dalam menguraikannya. Boediono menekankan pada aspek relasi ekonomi dan demokrasi, sementara Pratikno menekankan pada aspek hubungan demokrasi dan efektifitas pemerintahan. 

Baik Boediono maupun Pratikno, sama-sama menyepakati bahwa demokrasi adalah pilihan yang tepat bagi pembangunan system politik di Indonesia. Ini dikarenakan bahwa demokrasi memberikan ruang yang lebih baik bagi semua element bangsa untuk terlibat dalam proses kebijakan dan pembangunan bangsa. 

Boediono dalam penjelasannya mengenai prospek demokrasi kedepan, menekankan pada pembangunan aspek ekonomi dengan membangun argumentasi bahwa pembangunan ekonomi diprioritaskan karena hal itu sangat mengurangi risiko kegagalan demokrasi itu sendiri (Boediono, 2008: 5). Jika ditelusuri, cara pandang ini mengikuti tesis Lipset (2007) dan Dahl (dalam Sorensen, 2003) yang menempatkan kelas menengah dengan kemampuan ekonomi yang kuat sebagai prasyarat keberhasilan demokrasi. 

Olehnya itu, untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia kedepan maka yang terpenting adalah penguatan sektor kebijakan ekonomi. Risiko besar dihadapi adalah tingkat kemakmuran ekonomi Indonesia yang masih rendah sehingga risiko kegagalan demokrasi masih tinggi. Pada tahap ini Indonesia sebaiknya memberikan prioritas tertinggi bagi upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan sejauh mungkin menghindari krisis ekonomi. Untuk mendukung kinerja ekonomi, kita harus berani menarik garis strategis mengenai imbangan yang pas antara teknokrasi dan demokrasi (Boediono, 2008: 16). 

Namun hal ini beralasan dikarenakan menurut Boediono sistem politikyang berjalan di Indonesia belum mantap dan tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan decisive. Hal ini akan menciptakan resiko tingginya distorsi terhadap kebijakan yang rasional karena tidak jarang kepentingan sempit dan jangka pendek mendominasi wacana pengambilan keputusan di lembaga legislatif danbahkan eksekutif, tanpa ada mekanismekoreksi yang efektif. Karena itu, dengan mengamini pandangan para ahli, Boediono sepakat bahwa kebijakan ekonomi, sampai batastertentu, perlu diinsulasikan dari hiruk-pikukpolitik sehari-hari(Boediono, 2008:6). Artinya, keputusan mengenai kebijakan public (terutama bidang ekonomi) tidak semua harus didiskusikan dengan actor lain jika hal itu diyakini dapat menghambat dan memperlambat lahirnya kebijakan itu sendiri.

Sementara Pratikno dalam pidatonya mengatakan bahwa “perumusan kebijakan publik tidak lagi bisa dilakukan oleh sekelompok birokrat ataupun teknokrat yang menutup diri. Saat ini,para birokrat harus berhadapan dengan partai politik di DPR atauDPRD dengan kepentingan yang bervariasi. Perumus kebijakan haruspula menghadapi berbagai macam kelompok masyarakat, organisasimasyarakat sipil, dan media massa dengan aspirasi yang sangatbervariasi. Namun, variasi kepentingan tersebut pada akhirnya harusdirumuskan pada sebuah rumusan yang tunggal. Inilah tantangan baru yang dihadapi oleh manajer sektor publik saat ini, yaitu mampu mengelola proses yang demokratis dengan tetap berhasil membangun sinergi untuk menciptakan sebuah hasil yang efektif dan efisien” (Pratikno, 2009:15). Artinya dalam dunia demokrasi, beragam kepentingan akan dihadapi oleh para pengambil kebijakan dan hal ini tidak terelakkan lagi. Jadi, bukan menghindari sebagaimana yang ditawarkan Boediono melainkan dihadapi dan oleh karenanya dibutuhkan kecakapan aktor dalam memutuskan sebuah kebijakan. 

Menurut Pratikno, pluralisme politik menjadi pilihan yang tak terhindarkanjika berkeinginan membangun demokrasi yang representative, olehnya itu jangan berharap untuk menisbikan multi-actorsrule. Artinya, pada level praksis, upaya untuk membangun pemerintahan yang efektif harus dilakukan dalam setting multi-actors rule, yaitu otoritas pengelolaan sektor publik yang berada di tangan banyak pihak. Bahwa pluralisme yang berlebihan dan tidak bisa terkelola,memang perlu disederhanakan. Tetapi menurutnya, penyederhanaan multi-actors rule hanya akan terbatas pada mengurangi, dan tidak akan meniadakannya (h.14). 

Oleh karena itu, kapasitas teknis kepemimpinan dan manajerial untuk mengelola pluralitas aktor menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebagai misal, menghadapi otonomi masing-masing daerah, birokrasi pemerintah pusat harus menemukan cara baru untuk membangun sinergi antara pusat dan daerah, dan sinergi antar daerah. Walaupun tidak lagi bisa mengontrol media dan organisasi masyarakat sipil, seorang Kepala Daerah harus mampu untuk membangun sinergi dengan masyarakat dalam kerangka demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Demikian pula sebaliknya, walaupun tidak secara formal mempunyai akses dalam proses perumusan kebijakan pemerintah, para peneliti dan aktivis masyarakat sipil tetap bisa bersinergi dengan para politisi dan birokrat. Oleh karena itu, salah satu teori level menengah-bawah dan kapasitas manajerial yang perlu dikembangkan adalah manajemen jaringan (Pratikno, 2009: 14-15). 

***

Referensi 

Prof. Dr. Boediono. 2008. Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia. Dalam Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober 2008. 

Prof. Dr. Pratikno. 2009. Rekonsilidasi Reformasi Indonesia: Kontribusi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Menopang Demokrasi dan Pemerintahan Efektif. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besarpada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Gadjah Mada, tanggal 21 Desember 2009 di Yogyakarta. 

Georg Sorensen. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Seymour M. Lipset. 2007. Political Man: Basis Sosial tentang Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.